Mendorong Pengelolaan Nikel yang Berkeadilan: Delegasi Buruh Indonesia Sampaikan Tuntutan di Taipei
TAIPEI – Delegasi Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka–Konfederasi Pergerakan Buruh Indonesia (FSPIM-KPBI) bertolak ke Taiwan untuk membangun tuntutan kesejahteraan buruh dan warga di kawasan industri nikel, khususnya di Morowali, Sulawesi Tengah, dan Weda, Halmahera Tengah.
Rombongan berangkat dari Morowali menuju Taiwan pada 29 Agustus 2026, bersama kawan-kawan dari Aliansi Fagawene dan Perkumpulan Fakawele yang bertolak dari Weda. Langkah ini merupakan bagian dari upaya lintas wilayah untuk menyatukan suara buruh dan masyarakat terdampak investasi nikel.
Tanggung jawab menyampaikan hak dan kesejahteraan buruh
Amar, delegasi dari FSPIM-KPBI, mengatakan keberangkatan mereka ke Taiwan merupakan tanggung jawab sebagai utusan dalam menyampaikan sejumlah hal terkait hak-hak dan kesejahteraan buruh.
“Kami diutus dan diberangkatkan ke Taiwan merupakan suatu tanggung jawab sebagai delegasi dalam menyampaikan beberapa hal terkait hak-hak dan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Aksi di depan Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan
Aliansi ini melakukan aksi di depan gedung Kementerian Urusan Ekonomi di Taipei. Dalam aksi tersebut, mereka menyerahkan pengaduan kepada National Contact Point (NCP), badan atau mekanisme non-yudisial terkait Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.
Mekanisme NCP kerap didorong oleh lembaga dan LSM untuk menangani sengketa atau isu ketenagakerjaan dan lingkungan lintas batas, termasuk dalam rantai pasok nikel yang melibatkan perusahaan multinasional.
Soroti kondisi kerja dan dampak kesehatan di pabrik nikel
Amar, yang juga perwakilan Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka yang bekerja di Morowali, menyoroti buruknya kondisi kerja di pabrik Walsin Lihwa. Ia menyebut kondisi tersebut mengakibatkan penyakit serta “banyaknya insiden”, yang di antaranya menyebabkan kematian.
Ia meminta perusahaan lebih memerhatikan kesejahteraan pekerja yang disebutnya “kekurangan fasilitas, kekurangan gizi”.
Tuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan dari investor Taiwan
Dalam pernyataannya, Amar juga meminta Pemerintah Taiwan yang berinvestasi di kawasan industri untuk tetap memerhatikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat.
“Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka perbuat,” tegasnya, seraya mendesak agar pengelolaan nikel “sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal.”
Harapkan realisasi tuntutan secepatnya
Aliansi berharap semua tuntutan dapat terealisasikan dengan cepat. Mereka juga meminta Pemerintah Taiwan segera memerintahkan perusahaan terkait untuk menanggapi persoalan yang dihadapi buruh dan masyarakat saat ini.
Penulis: Andi Yudiantara
