Tribunamuda.com – Banda Aceh.
Sejarah kembali memberi Aceh peluang besar melalui penemuan cadangan gas di kawasan Andaman. Setelah kejayaan Lapangan Arun, persetujuan Plan of Development (POD) I Lapangan Tangkulo membuka babak baru pengelolaan energi nasional.
Profil Teknis dan Keekonomian Lapangan Tangkulo
– Initial Gas in Place: ±2.008 BSCF
– Cadangan Ekonomis: ±1.129 BSCF
– Volume Penjualan Gas: ±1.084 BSCF
– Produksi Rata-rata: 312 MMSCFD
– Batas keekonomian lapangan: hingga 2043
Data tersebut menunjukkan bahwa Lapangan Tangkulo merupakan aset energi strategis nasional. Namun, POD I bukan hanya tentang satu lapangan gas, melainkan menjadi gerbang awal pengembangan Blok Andaman yang diproyeksikan menjadi salah satu pusat produksi gas baru Indonesia.
Perdebatan mengenai FPSO maupun kewenangan pusat dan daerah merupakan hal yang wajar. Namun yang lebih penting adalah memastikan gas yang mendarat di Arun tidak kembali keluar Aceh sebagai komoditas mentah, melainkan menjadi fondasi pembangunan ekonomi daerah selama puluhan tahun ke depan.
Lapangan Tangkulo merupakan lapangan gas laut dalam dengan kedalaman sekitar 1.200 meter sehingga penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) merupakan pilihan teknis yang lazim. Setelah diproses, gas akan dialirkan ke Onshore Receiving Facility (ORF) Arun, sehingga fokus utama seharusnya adalah hilirisasi gas di Aceh.
POD I juga harus dipahami sebagai langkah awal. Produksi sekitar 312 MMSCFD hingga 2043 memberi kepastian pasokan energi dalam jangka panjang dan menjadi dasar pengembangan lapangan-lapangan baru di Blok Andaman.
Aceh telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui PP Nomor 5 Tahun 2017. Dengan infrastruktur yang telah tersedia, Blok Andaman seharusnya menjadi anchor project untuk membangun industri petrokimia, metanol, amonia, LPG, pembangkit listrik berbasis gas, dan berbagai industri turunannya sehingga manfaat ekonomi dirasakan melalui investasi, lapangan kerja, UMKM, serta tumbuhnya rantai pasok lokal.
Selain itu, harga gas yang kompetitif perlu dijadikan instrumen kebijakan industri. Kepastian pasokan, regulasi, dan harga akan menarik investasi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar dibanding sekadar menjual gas mentah.
«”Aceh tidak sedang menjual gas. Aceh sedang membangun masa depan industrinya.”»
Blok Andaman harus dipandang sebagai strategi pembangunan daerah, bukan sekadar proyek hulu migas. Keberhasilannya harus diukur dari bertambahnya investasi, berkembangnya industri, meningkatnya kesempatan kerja, kualitas SDM, serta kesejahteraan masyarakat Aceh.
Di sisi lain, kepastian investasi harus tetap dijaga agar proyek tidak mengalami keterlambatan akibat birokrasi maupun polemik berkepanjangan. Apabila diperlukan penyempurnaan implementasi POD I, proses tersebut harus dilakukan melalui dialog yang konstruktif tanpa menghambat Final Investment Decision (FID).
Rekomendasi Kebijakan
1. Mengalokasikan sebagian gas Blok Andaman sebagai bahan baku industri di KEK Arun.
2. Menyusun skema harga gas yang kompetitif melalui kontrak jangka panjang.
3. Menyusun Master Plan Industrialisasi Blok Andaman–KEK Arun yang terintegrasi.
4. Membentuk forum koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, BPMA, SKK Migas, KKKS, pengelola KEK, akademisi, dan dunia usaha.
5. Menyiapkan SDM Aceh melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan pelatihan sesuai kebutuhan industri migas dan petrokimia.
POD I bukanlah garis akhir, melainkan titik awal pembangunan industri Aceh. Aceh tidak boleh kembali hanya menjadi pengekspor gas, tetapi harus tumbuh sebagai pusat industri berbasis gas yang menciptakan nilai tambah, menarik investasi, membuka lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan barat Indonesia.
Sumber Oleh: Didi Supriadi Founder Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Aceh – Praktisi Migas
